Untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat yang melakukan uji kelayakan kendaraan atau KIR, Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes menerapkan sistem smart card (kartu pintar). Kartu tersebut memiliki memori terpadu mikroprosesor yang telah dipendam. Berisikan data kendaraan yang lulus uji. Smart Card mulai diberlakukan pada Kamis (2/1) kemarin. "Mulai 2020 uji KIR kendaraan sudah mulai menggunkan smart card," ucap Kepala Dinas Perhubungan Brebes Johari usai menyerahkan kartu pintar di tempat uji kendaraan di kantor Dinhub Brebes, Grinting Kecamatan Bulakamba. Kata Johari, pemberlakuan smart card sebagai pengganti buku uji merupakan kebijakan nasional melalui program Kementerian Perhubungan Darat (Hubdar). Tujuan utamanya, untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam melakukan uji KIR. “Semoga adanya smart card ini, dapat berdampak positif dalam pengujian kendaraan bermotor (PKB), khususnya dalam meminimalisir terjadinya kecurangan dalam uji KIR di Kabupaten Brebes," harap Johari. Kasi Pengujian dan Sarana Keselamatan Bambang Supriyadi memaparkan, setelah tahap kendaraan diuji, semua hasil pengujian akan dicetak langsung secara cepat. "Pemilik kendaraan akan mendapatkan kartu pintar, stiker dan sertifikat lulus uji. Sertifikat uji berisi dokumen baik dimensi, nomor, alamat pemilik sampai foto kendaraan dan bertandatangan kepala dinas," terangnya. Lanjut Bambang, stiker nantinya ditempel pada kaca kendaraan yang telah diuji dan bisa di barcode. Sehingga bisa dengan mudah melihat data kendaraan saat ada pemeriksaan. Senada, Kepala Seksi MRLL dan Wasdal Mochammad Reza Prisman menyampaikan, saat ada pemeriksaan kendaraan, akan dicek dengan alat serupa QR atau barcode, saat ditempelkan akan muncul semua data kendaraan. "Smart card telah ditanam chip, kartu tersebut berlaku setahun sekali dan harus diganti," pungkasnya. Mengenai pembayaran, lanjut Resa, pihaknya telah memiliki Sistem Pembayaran Retribusi Non Tunai (SPRINT), yang bekerja sama dengan Bank Jateng. (Bayu Arfi/Wasdiun)

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat bersama Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan perbaikan terhadap 800 unit patok lalu lintas yang rusak di kawasan Jalan Ketanggungan Brebes, Jawa Tengah pada Sabtu. "Setelah saya perhatikan delineator yang sudah ada sejak tahun 2017 ini banyak yang mengalami kerusakan akibat ditabrak mobil, maupun rusak karena perilaku masyarakat yang seringkali memasang ban untuk penanda tambal ban," Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu. Tindakan ini, menurut Budi, merupakan suatu perilaku yang perlu diingatkan bahwa delineator patok yang ada di jalan merupakan suatu unit konstruksi yang diberi tanda yang dapat memantulkan cahaya (reflektif) yang berfungsi sebagai pengarah dan peringatan bagi pengemudi bahwa di sisi kiri atau kanan merupakan daerah berbahaya. "Kami bersama BPTD Jateng-DIY akan memperbaiki 'delineator' yang berada di kawasan jalan Ketanggungan Brebes untuk aspek keselamatan, namun juga besar harapan kami ‘delineator’ ini bukan hanya peran pemerintah yang memasang dan memelihara tetapi juga peran masyarakat sekitar untuk menjaga dan memelihara karena ini merupakan tanggung jawab bersama untuk keselamatan," katanya. Dia menambahkan delineator adalah beberapa dari alat-alat keselamatan yang terpasang di jalan yang berfungsi untuk aspek keselamatan. "Saya memohon kerja samanya agar dijaga dan dipelihara oleh masyarakat sekitar," kata Budi.

Jalan tol layang Jakarta-Cikampek (Tol Layang Japek) diresmikan Presiden Joko Widodo pada Kamis 12 Desember 2019 yang lalu. Tol layang terpanjang di Indonesia ini diharapkan akan mampu mengurangi antrian di tol Jakarta-Cikampek, namun setelah diresmikan tol ini mendapatkan beberapa keluhan dari pengendara. Salah satunya adalah jalanan yang bergelombang dan penyambungan dua sisi jembatan atau expansion joint yang kurang rapi. Menanggapi keluhan tersebut, Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat) Budi Setiyadi saat memantau arus Tol Layang Japek, pada Senin malam (23/12) mengatakan, "Kondisi jalan sudah sesuai dengan prosedur keamanan. Saya memastikan jalan tol ini aman untuk dilintasi. Asalkan mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada dan batasi kecepatan kendaraan minimal 60 km/jam dan maksimal 80 km/jam. Terkadang masih banyak pengendara melaju di atas 80 km/jam." Dirjen Budi menambahkan, "Kecepatan maksimal yakni 80 km per jam, karena ketika terlalu cepat, lompatan yang diakibatkan sambungan tersebut dapat membuat kehilangan kendali dan membahayakan. Di sisi lainnya, sambungan tersebut hanya ada di beberapa titik, artinya akan terus diperbaiki sehingga perjalanan menjadi lebih mulus dan nyaman." "Saat saya mendengar persoalan mengenai adanya kemacetan pada saat pintu keluar tol menurut saya itu hal yang wajar karena kapasitas jalan yang terbatas sedangkan volume kendaraan yang tinggi. Dalam hal ini kami (Kemenhub) terus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR, Kepolisian, dan Jasa Marga untuk mengevaluasi hal-hal yang perlu diperbaiki," kata Dirjen Budi. Hadirnya Tol Layang Japek ini diharapkan pemerintah dapat memudahkan masyarakat dalam menempuh perjalanan menuju Jakarta-Cikampek atau Cikampek-Jakarta sehingga dapat memberi solusi terhadap keluhan masyarakat terkait kemacetan dan jarak tempuh yang lama. Dalam hal ini, Kementerian Perhubungan mengimbau masyarakat untuk tidak memaksakan diri melewati jalan Tol Layang Japek bila kepadatan lalu lintas mulai terlihat. Kami mengimbau bagi para pengguna jalan memastikan kondisi kendaraannya dalam keadaan prima dan bensin masih mencukupi. Kami juga terus melakukan koordinasi dengan Jasa Marga selaku operator untuk melakukan patroli di tol layang mengenai persediaan BBM darurat bagi masyarakat yang kehabisan bensin saat berada di atas jalan tol layang, pungkas Dirjen Budi. (IRA/HS/PTR/EI)

Dinas Perhubungan (DINHUB) Kabupaten Brebes memberlakukan larangan operasional angkutan barang selama arus mudik libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020. Larangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kenyamanan kepada para pemudik. Kasi Manajemen Rekayasa dan Pengendalian Lalulintas Dishub Brebes, M Reza Prisman mengatakan, larangan operasional angkutan barang tersebut akan dimulai Sabtu (21/12/2019) ini sampai Rabu (1/1/2020) mendatang. Larangan berlaku untuk ruas jalan nasional dan jalan tol. "Larangan operasional bagi angkutan barang sumbu tiga atau lebih, angkutan gandeng, dan angkutan galian C. Jadi truk, truk fuso, truk galian C dan lainnya yang sumbu tiga atau lebih dilarang melintas di jalan nasional dan tol," kata Reza, Jumat (20/12/2019). Pengaruturan lalu lintas pada saat libur Natal dan Tahun Baru itu untuk memberikan kenyamanan dan kelancaran bagi masyarakat dalam perjalanan. Karena berdasarkan prediksi yang dilakukan, arus mudik libur Natal dan Tahun Baru akan terjadi Sabtu-Selasa (21-24/12/2019). Sedangkan arus balik diperkirakan mulai 29 Desember 2019 sampai 1 Januari 2020 mendatang. Dikatakannya, libur Natal dan Tahun Baru ini berbarengan dengan libur sekolah. Sehingga, dipastikan banyak keluarga yang akan bepergian atau mudik ke kampung halaman sehingga membuat lalu lintas di jalan raya menjadi padat. "Sedangkan untuk mobil atau angkutan barang yang masih diperbolehkan beroprasional adalah angkutan BBM, BBG, ternak, sembako dan barang expor impor," jelasnya. Selain memberlakukan larangan operasional di jalan nasional dan jalan tol, Dishub Brebes juga mengantisipasi beberapa pasar tumpah dan perlintasan rel kereta api di wilayah Kabupaten Brebes. Hal itu dilakukan untuk memastikan kelancaran arus mudik dan arus balik. Untuk beberapa pasar tumpah dan perlintasan kereta api yang menjadi penghambat kelancaran lalu lintas, rencananya Dishub Brebes akan mengantisipasinya dengan menempatkan petugas. "Kami juga akan membuat posko di beberapa titik yang akan digunakan sampai 1 Januari," imbuhnya. Selain Dishub, pengamanan arus mudik libur Natal dan Tahun Baru juga dilakukan jajaran Polrees Brebes. Bahkan, Polres Brebes telah memetakan beberapa titik rawan kemacetan saat arus mudik dan balik. Kapolres Brebes, AKBP Aris Supriyono, melalui Wakapolres Brebes, Kompol M Faisal Perdana mengatakan, ada delapan titik rawan pada jalur mudik Nataru di Kabupaten Brebes yang perlu diantisipasi. Yang utama yaitu di Flyover Kretek, Kecamatan Paguyangan. Kemudian, 7 titik lain yang rawan kemacetan yaitu di Pasar Cermai Ketanggungan, karena jalur sempit dan ramai. Kemudian, jalur dari Songgom sampai Larangan, Siregol, Pasar Linggapura, Balaikambang, Toserba baru, dan Pagojengan. "Untuk mengantisipasi kerawanan pada jalur mudik, ada beberapa langkah yang akan kami tempuh. Namun, saat ini sudah ada jalan tol sehingga diperkirakan lancar," kata Wakapolres. Dikatakannya, kerawanan tersebut muncul karena faktor kondisi dan situasi jalan. Di antaranya, karena jalur jalan sempit, ramai, rusak, pasar tumpah, menanjak, banyak penyeberang, dan lainnya. Sedangkan untuk langkah antisipasi yang nantinya dilakukan yaitu dengan menempatkan personel di sejumlah titik rawan. Kemudian, membuat posko pengamanan (Pospam) dan penambahan rambu-rambu lalu lintas. "Selama perayaan Natal, kami akan membuat 5 pospam, yaitu Pospam Brebes, Pospam Tanjung, Pospam Larangan, Pospam Jatibarang, dan Pospam Bumiayu. Total 400 personel kami kerahkan untuk pengamanan," ujarnya. Selain mengantisipasi kerawanan jalur mudik libur Nataru, Polres Brebes juga telah mengantisipasi kerawanan saat pelaksanaan Natal di 21 gereja dan 6 rumah ibadah yang ada di Brebes. Adapun kerawanannya adalah aksi teror. "Serta saat perayaan malam Tahun Baru di sejumlah titik, kami juga sudah mengantisipasinya. Nanti akan kami tempatkan sejumlah personel di titik-titik keramaian," ucapnya. (Nal)

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi mengimbau kepada segenap jajarannya maupun petugas Dinas Perhubungan di daerah untuk mulai turun ke lapangan guna mempersiapkan Penyelenggaraan Angkutan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 (Nataru) pada 19 Desember sampai 4 Januari 2020 mendatang. “Kita harapkan insan Perhubungan tingkat pusat maupun daerah bersama dengan pihak Kepolisian akan aktif turun ke lapangan terutama di lokasi yang rawan,” demikian imbau Dirjen Budi saat menggelar konferensi pers di Kementerian Perhubungan, Senin (16/12). Dirjen Budi menjelaskan bahwa guna memperlancar Penyelenggaraan Angkutan Nataru pihaknya telah melakukan rampcheck pada bus pariwisata dan kapal penyeberangan/ kapal Ro-Ro. “Rampcheck ini sudah kita lakukan baik untuk bus maupun kapal penyeberangan. Untuk bus, kesiapan sarananya sebanyak 50.317 unit (total) dan kapal Ro-Ro 228 unit. Sementara kesiapan prasarana terminal sebanyak 48 Terminal Tipe A di 15 Provinsi yang akan menjadi fokus perhatian kita adalah daerah- daerah yang banyak merayakan Natal dan Tahun Baru juga 11 lintas SDP,” jelas Dirjen Budi. Lebih lanjut lagi, Dirjen Budi mengungkapkan jumlah kendaraan yang telah dilakukan rampcheck oleh Ditjen Hubdat. “Jumlah kendaraan yang sudah dilakukan rampcheck oleh kita yakni 13.883 unit (92%) dari 15.000 unit bus pariwisata. Dari jumlah kendaraan yang sudah dilakukan rampcheck tersebut sebanyak 5.412 unit (38%) dan yang diizinkan operasional sebanyak 8.471 unit (61%). Kenapa 15.000 bus pariwisata saja? Karena untuk bus yang reguler sudah dilakukan rampcheck pada tiap saat masuk ke terminal. Di tahun 2019 ini kita harapkan juga ada rampcheck mandiri dilakukan oleh operator sendiri supaya ada tanggung jawab dari operator untuk menyiapkan kendaraan dengan baik,” ucap Dirjen Budi. Sementara itu untuk Angkutan Penyeberangan, Ditjen Hubdat menyiapkan Contingency Plan berupa: Penyediaan tugboat guna antisipasi cuaca buruk dan lain-lain; Manajemen operasional lalu lintas terkait pelayanan dan e-ticketing serta pengendalian kecelakaan lalu lintas; Menetapkan 1 (satu) komando pada setiap sektor operasional, untuk menghindari perbedaan pandangan dan penetapan pengambilan keputusan; Penyediaan sarana kapal penyeberangan untuk ekstra trip jika terjadi penumpukan penumpang dan kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan; Himbauan kepada pengguna jasa penyeberangan untuk penyeberangan di siang hari, mengingat kepadatan cenderung terjadi di malam hari. Dari sisi infrastruktur, jalan tol Trans Sumatera saat ini sudah terhubung dari Lampung sampai dengan Palembang. “Dari Kayu Agung sampai Palembang jalan tol nya masih fungsional. Ini jadi perhatian khusus Bapak Menteri Perhubungan untuk melihat langsung kesiapan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Pertamina, juga rest area dari Lampung sampai Palembang. Infrastruktur ini akan memberikan stimulus masyarakat untuk melakukan perjalanan ke Jawa dan sebaliknya. Potensi peningkatan penyeberangan di Merak-Bakauheni akan cukup banyak, sementara kita punya dermaga hanya 6, karena dermaga 4 sedang dalam perbaikan,” simpul Dirjen Budi. Tol Jakarta-Cikampek II Elevated Aktif Beroperasi. Sementara terkait Jakarta-Cikampek II Elevated Tol telah aktif beroperasi mulai Minggu (15/12) kemarin. Dirjen Budi melakukan pantauan ke lokasi Jakarta-Cikampek II Elevated mengungkapkan bahwa selama 1 hari kemarin sudah mulai banyak masyarakat yang menjajal Tol Elevated. “Dari siang sampai malam terjadi pergerakan peningkatan terutama dari Bandung- Jakarta, artinya masyarakat secara bertahap mulai merasa terbantu. Rata-rata jalur Jakarta-Cikampek ada 20 kendaraan per menit, Cikampek- Jakarta puncaknya 40 kendaraan per menit. Dari sisi keselamatan diharapkan ada perbaikan dari jasa Marga yakni water barrier dan concrete barrier. Selain itu ada marka lama yang seharusnya segera dihapus agar tidak tumpang tindih dengan marka baru di area menuju Akses Masuk Jalan Tol Japek Elevated di KM 10,” jelas Dirjen Budi. Ia menambahkan posisi Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) agar diatur supaya lebih jelas terbaca oleh pengemudi dan ia juga meminta agar disediakan juga RPPJ yang disertai lampu (neon box) agar terbaca dengan jelas di malam hari. Dari sisi kecepatan, menurutnya masyarakat sudah sesuai yakni dengan 60-80 Km. “Saran saya harus ada sosialisasi mengenai akses masuk ke Tol Japek Elevated yang di Jatiasih dan Rorotan karena sebagian orang masih mengira akses masuk hanya dari Cikunir (Km 10),” pungkas Dirjen Budi. Dalam konferensi pers ini, Dirjen Budi didampingi oleh Direktur Sarana Transportasi Jalan Sigit Irfansyah dan Direktur Lalu Lintas Jalan Pandu Yunianto. (HS/PTR/EI)

Puluhan awak Angkudes se kecamatan Bumiayu mendapat pembinaan dari Dinas Pehubungan (Dishub) Brebes terkait aturan dan perundang undangan lalulintas yang berlaku pada acara temu wicara pengelola angkutan umum/supir tentang LLAJ dan terminal kabupaten Brebes 2019 di Aula kantor Terminal Angkudes setempat Rabu (2/10). Kabid angkutan Dishub Brebes Untung Rizaludin, S.E melalui Kasi Angkutan Akyas, S.IP mengatakan, pembinaan ini bertujuan untuk membekali aturan lalulintas sehingga mereka dapat memahami dan bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan sebagai awak angkutan, sesuai trayek yang dimiliki dan pihaknya akan menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan dan aspirasi awak angkutan, ujarnya. Sementara Kepala terminal Angkutan perkotaan/perdesaan Bumiayu Edi Susanto, S.H mengungkapkan, armada angkudes yang ada kondisinya masih dinilai layak dan pihaknya menghimbau kepada awak angkutan agar mengangkut orang maupun barang harus disesuaikan dengan jenis kendaraan maupun keperuntukannya. "Jangan ada jenis kendaraan terbuka memuat angkutan anak sekolah" ungkapnya. imam(r)